Tenyata Bos PT JPK Thedy Johanis - Johanis Tak Bersalah, di SP3, DPO Dicabut

Tenyata Bos PT JPK Thedy Johanis - Johanis Tak Bersalah, di SP3, DPO Dicabut

By admin On Oktober 23, 2024

Pimpinan PT Jaya Putra Kundur (JPK) dan Pimpinan PT Mitra Raya Sektarindo (MRS)

KANALDAERAH.COM | Diinisiasi kepolisian, upaya hukum Restoratif Justice (RJ) jadi jalan keputusan untuk berdamai atas kasus dugaan penipuan jual beli ruko yang melibatkan Lahan PT Jaya Putra Kundur (JPK) dan PT Mitra Raya Sektarindo (MRS) sebagai kontraktor.

Secara resmi, kasus dugaan penipuan dengan pelapor (Surlima) dan PT. MRS sebagai Penjual dan Pembeli Kedua belah pihak, Surlima dan PT MRS, sepakat untuk berdamai.

Sehingga, pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan nomor S.Tap/01./C/V/RES.2.2./2024/Ditreskrimsus Polda Kepri, yang diterbitkan pada 27 Mei 2024 lalu. 

Dalam rilis pers yang diterima media, pada Rabu (23/10/2024) ini dijelaskan bahwa PT. MRS dan PT. JPK juga melakukan perdamaian yang diresmikan melalui Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat di kantor Notaris Wahyu Hidayat pada 6 Maret 2024.

Kesepakatan ini merujuk pada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 29 tanggal 18 Mei 2016 yang disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Tuti Rachmawati Lalo.

Dalam kesepakatan tersebut, Djoni Ong, sebagai pihak dari PT MRS, bersedia membayar uang administrasi kepada PT JPK untuk pelunasan sisa 45 sertifikat yang belum terbayar dari total 65 helai sertifikat.

Setelah pembayaran selesai, PT JPK akan memberikan Surat Kuasa Menjual untuk 45 sertifikat tersebut.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yudha Prawira membenarkan penghentian penyidikan perkara itu. 

"Sudah SP3. Dasar pemberhentian itu adalah Restorative Justice. Mereka sudah berdamai, kemudian pelapor sudah mencabut laporan," katanya, Selasa (10/9/2024).

Ketua Tim Hukum PT JPK, Dr. Zevrijn Boy Kanu, S.H, M.PdK, M.H. mengatakan, Pihak PT. JPK sangat mengapresiasi tindakan Kapolda Kepri (Irjen. Pol. Yan Fitri) yang meluruskan perkara ini. Setelah SP3 dikeluarkan oleh kepolisian, status tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kliennya, yakni THEDY JOHANIS dan JOHANIS, resmi dicabut.

Ia ingin meluruskan persoalan yang terjadi untuk memulihkan nama baik PT JPK di mata masyarakat Batam.

"PT JPK merupakan pemilik lahan dan developer, sementara PT MRS hanya kontraktor. PT MRS menjual properti tanpa melibatkan PT JPK. Lahan itu atas nama PT JPK, tapi kenapa direktur dan pimpinan PT JPK ditersangkakan? Itulah inti persoalannya," kata Dr. Boy Kanu sapaan akrabnya.

PT JPK tidak tahu-menahu soal perjanjian jual-beli antara PT MRS dan pembeli ruko.

"Yang menerima uang adalah PT MRS. Mereka juga yang membuat perikatan jual-beli tanpa melibatkan PT JPK. Tidak mungkin PT JPK, sebagai developer besar sejak 1970-an, melakukan penipuan hanya untuk 3 unit ruko," tambahnya.

Menurut Dr. Boy, perkara ini lebih kepada miskomunikasi saja.

Setelah melalui proses di Mabes Polri, perkara tersebut dinyatakan sebagai kasus perdata, bukan pidana. Dengan keputusan SP3, PT JPK dapat memulihkan nama baik perusahaan. 

Dr. Boy Kanu juga mengungkap bahwa PT JPK telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di Kota Batam, yaitu antara lain:

1.Jodoh Center Point

2. Mitra Raya 2

3. Nagoya Hill Mall

4. Center Point Housing

5. Nagoya Garden Phase I

6. Nagoya Garden Phase II

7. Happy Garden Housing

8. Windsor Central 

9. Windsor Villa

10. ⁠Windsor Phase I & II

11. Windsor Phase III

12. Windsor Phase IIIA

13. Windsor Park

14. Windsor Square

15. Nagoya Square 

16. The Opera

17. The Opera II (Coming Soon)

18. The Opera III (Coming Soon)

"Tidak mungkin PT JPK rela mengorbankan nama baik hanya untuk hal kecil," ujarnya. 

Salah seorang anggota Tim Hukum PT JPK, Ade Darmawan, SH. m.Hum menambahkan, THEDY JOHANIS & JOHANIS akan terus melawan pihak-pihak yang mencoba merusak reputasinya.

Tuduhan miring terhadap PT JPK tidak terbukti, dan saat ini pimpinan perusahaan itu telah dinyatakan bebas dari masalah hukum setelah status DPO dicabut.

"Dengan ditutupnya kasus ini, jelas bahwa tidak ada dasar tuduhan yang menjerat pimpinan PT JPK," kata Ade. 

PT JPK bukanlah perusahaan baru di Batam.

Mereka (PT JPK, red) menurutnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan berkontribusi banyak buat pembangunan Batam. 

JPK Group dipercaya sebagai perusahan properti termasyhur, dengan dibuktikan dari banyaknya maha karya yang telah dibangun dan juga dulunya sebagai pemilik dan yang membangun Indah Puri Golf Resort.

Ade Darmawan menambahkan, atas dasar hal tersebutlah diatas kami yakin bahwa PT. JPK akan terus berkontribusi membangun Kota Batam.

Dimana PT. JPK juga salah satu Perusahaan Pertama di era 1990-an pembuka gerbang masuknya Investor ke Kota Batam di karenakan PT. JPK tidak hanya ada di Indonesia.

"Tapi juga ada di Singapura dan Hongkong dengan bidang yang sama DEVELOPER membangun Apartemen & Perumahan di sana," tutupnya. (Red)

Indahnya Berbagi, BP Batam Kunjungi Panti Asuhan Al Mubarak Monggak Rempang

Indahnya Berbagi, BP Batam Kunjungi Panti Asuhan Al Mubarak Monggak Rempang

By admin On April 06, 2023

BKDI BP Batam mengunjungi Panti Asuhan Al Mubarak, di Desa Monggak, Rempang Cate, Galang pada Rabu sore (5/4/2023).

KANALDAERAH.COM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam mengunjungi Panti Asuhan Al Mubarak, di Desa Monggak, Rempang Cate, Galang pada Rabu sore (5/4/2023).

Direktur Restrukturisasi Hadjad Widagdo selaku perwakilan dari BKDI BP Batam bersama rombongan  menyampaikan bantuan sosial berupa uang dan paket baju layak pakai kepada Ketua Pengurus Masjid, Ibu Darmawati.

Ketua Panti Darmawati beserta para guru dan anak-anak panti menyambut dengan hangat kehadiran BP Batam. 

Menurut Darmawati ia sangat bersyukur, panti asuhan dengan jarak terjauh dari Kota Batam ini mendapat perhatian dari BP Batam.

"Panti kami ini paling jauh dari Kota Batam, tapi Alhamdulillah datang perhatian dari Bapak Ibu. Kami sangat berterima kasih dan amat bersyukur BP Batam memiliki gagasan untuk hadir ke tempat kami. Semoga Allah membalas amal jariyah Bapak dan Ibu sekalian." Tutur Darmawati sembari menyeka air mata bersyukur.

Sementara itu Hadjad Widagdo mengatakan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi maka tahun ini BP Batam melalui BKDI terus menggalakan semangat berbagi melalui Safari Ramadhan ke Masjid-Masjid dan berkunjung ke Panti Asuhan di Kota Batam selama bulan Ramadhan.

"Sesuai semangat Bapak Muhammad Rudi Kepala BP Batam, kehadiran kami ini semoga menjadi suntikan motivasi bagi pengurus dan anak-anak panti." Kata Hadjad.

Lebih lanjut lagi ia mengharapkan semoga Ketua Panti dan Para Pengurus senantiasa diberikan kemudahan dan rezeki dalam mengurus anak-anak panti.

"Kita doakan bersama semoga para pengurus dapat terus menjalankan panti asuhan dan anak-anak diberikan kemudahan menuntut ilmu. Sungguh kebaikan luar biasa Ketua Panti dan Para Pengurus yang telah memberikan kehidupan dan harapan bagi anak-anak kita dan saudara kita yang membutuhkan." Pungkas Hadjad Widagdo. (BP)

Komisi VI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023

Komisi VI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023

By admin On September 22, 2022

BP Batam Hadiri RDP Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta pada Kamis (22/9/2022).

[KANALDAERAH] BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta pada Kamis (22/9/2022).

Rapat tersebut membahas tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 sesuai Hasil Penyesuaian Badan Anggaran DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

“Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 (dua) RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan 4 (empat) fokus pembangunan yaitu Industri Manufaktur, Jasa, Pariwisata dan Logistik,” ungkap Muhammad Rudi. 

Program pertama merupakan Program Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya yakni kegiatan operasional, seperti kepegawaian, pemeliharaan, dan jasa.

Program 4 Pengembangan Kawasan Strategis adalah kegiatan yang mendukung peningkatan investasi, yaitu kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional khususnya pengembangan infrastruktur seperti Peningkatan Jalan Koridor Utama dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bandara Hang Nadim Batam, Pengerukan Kolam Dermaga Baru Terminal Pelabuhan Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum.

“Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas BP Batam, juga kami laksanakan melalui sumber pendanaan dari PNPB, di antaranya Peningkatan Jalan Yos Sudarso Tahap 4, Peningkatan Jalan Hang Jebat, Perbaikan Ponton Pelabuhan Punggur, lanjutan Pengembangan Destinasi Wisata Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang, serta Peningkatan dan pengembangan fasilitas kawasan lainnya,” jelasnya.

Dalam pertemuan sebelumnya, BP Batam telah memprogramkan kegiatan promosi investasi dan layanan lain dari BP Batam. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi BP Batam dalam menarik investasi dan memberikan layanan lainnya. 

Pimpinan Rapat Martin Manurung dari Fraksi Nasdem membacakan kesimpulan yang didiskusikan oleh seluruh Anggota Dewan Komisi VI DPR RI.

Ia menyatakan Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023.

Pagu Belanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000,- (dua triliun enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen).

Komisi VI DPR RI berharap, dengan disetujuinya Anggaran BP Batam Tahun 2023 pendapatan PNBP BLU dapat meningkat lebih dari Rp 2 Triliun.

Disela-sela rapat, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam telah memperbaiki pemasukan barang konsumsi dengan adanya sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang memudahkan proses perizinan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2. 

(SP BP Batam)

Bentuk Agen Perubahan, BP Batam Gelar Pembinaan ESQ untuk SDM Badan Usaha

Bentuk Agen Perubahan, BP Batam Gelar Pembinaan ESQ untuk SDM Badan Usaha

By admin On Agustus 05, 2022

30 Peserta khusus SDM dari Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Mengikuti Pelatihan di Hotel Asialink Batam. Rabu dan Kamis, 4-5 Agustus 2022.

BATAM (KANALDAERAH.COM) - BP Batam melalui Direktorat Restrukturisasi menggelar Workshop Pembentukan dan Pembinaan Change Agen atau Agen Perubahan BP Batam, bersama  Accelerated Culture Transformation ACT Consulting (ESQ) pimpinan Dr. HC Ary Ginanjar Agustian.

Pembinaan dilaksanakan Kamis-Jumat, 4-5 Agustus 2022, di Hotel Asialink Batam, diikuti sebanyak 30 peserta khusus SDM dari Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, di Hotel Asialink Batam.

Asep dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan workshop merupakan langkah konkrit  internalisasi nilai SPIRIT BP Batam (Service Excellent, Proffesional, Innovative, Integrity & Entrepreneurship), dalam mencapai kinerja yang tinggi dan produktif, khususnya pada Unit Usaha yang banyak bersentuhan dengan masyarakat (Public Services). Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan yang terus digelorakan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, termasuk pelayanan kepada masyarakat dan investor yang harus optimal. 

"Harapan kami adalah bagaimana merubah mindset dari SDMnya, bukan berarti rekan-rekan tidak melaksanakan tugas, tetapi ada target dan harapan lebih, karena Bapak Ibu bertugas mengelola aset-aset sehingga dapat optimal. Agen Perubahan untuk BP Batam, untuk Batam yang semakin maju," katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya perihal target pembinaan pada SDM Badan Usaha, Asep menjelaskan bahwa lebih dari 60% SDM BP Batam berada pada unit penghasil atau Badan Usaha. Dan setelah dua tahun Badan Usaha berjalan, dirinya mengatakan telah dilakukan evaluasi Cut Demographic Report atau pengukuran implementasi nilai organisasi masih belum berkembang signifikan,  khusus pada unit Badan Usaha sebagai mesin korporasi BP Batam. 

"Yang ingin kita bentuk adalah mindsetnya, inner Corporate Culture atau budaya korporasi yang melayani, bukan berati kita jadi pengusaha, tapi perilaku kita harus jadi perilaku korporasi, karena kita akan layani pelanggan kita, masyarakat yang membutuhkan layanan kita," ungkap pria asal Bandung tersebut. 

Perdana setelah pandemi Covid-19, pembinaan dilakukan berfokus pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, yang menangani pengelolaan asset paling banyak, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat (Public Sevices). 

“Aset paling banyak ada di Fasling , meskipun mungkin ada yang besar ada yang kecil, sebagain besar berkaitan dengan public service, dan sebagian besar pegawai nya ada disitu dari dulu. Nah ini yang perlu kita poles. Ini soft skill, bukan hard skill, kita ingin rubah innernya, mindsetnya, culture-nya," kata Asep yang juga merupakan Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembinaan melalui ESQ ini adalah gerbang awal, yang diharapkan hasilnya adalah adanya Agen Perubahan. Change Agen yang nantinya terpilih akan menjadi influencer bagi yang lain mengingat ada ribuan pegawai atau SDM yang mayoritas ada di Badan Usaha. 

Agen Perubahan selalu menanamkan sikap optimis demi tercipta sebuah perubahan karena perannya membantu organisasi untuk mengubah cara kerja, pengelolaan dan menginspirasi orang lain untuk berkembang.

“Nanti akan kita pilih mana yang layak jadi Agen Perubahan, kita bina, dan mereka nanti yang akan menyebarkan virus positif ke yang lain. Dan tentu pembinaan seperti ini tidak akan berhenti di sini ya, unit usaha yang lain akan kita upayakan untuk dapat dilakukan pembinaan serupa, bergantian," Pungkas Asep. (*)

BP Batam

Munawir sebagai Ketua DPD PJS Malut periode 2022-2027, Ini Pesan Ketum Mahmud Marhaba

Munawir sebagai Ketua DPD PJS Malut periode 2022-2027, Ini Pesan Ketum Mahmud Marhaba

By admin On Agustus 04, 2022

Pengukuhan Pengurus DPD PJS Ternate, Rabu (3/8). 
TERNATE (KANALADAERAH.COM) - Langkah kerja Pengurus DPP Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) melakukan program konsolidasi organisasi di 30 Provinsi dilaksakan hari ini, Rabu (3/8/2022) di Mozaik cafe Kota Ternate Maluku Utara.

Maluku Utara merupakan DPD ke- 6 yang dikunjungi Pengurus DPP untuk memberikan penguatan terhadap kehadiran PJS di daerah. 

Bersama dengan itu juga dilakukan pengukuhan Pengurus DPD PJS Maluku Utara yang memberikan amanah kepada Munawir sebagai Ketua DPD PJS Malut periode 2022-2027.

Dalam sambutannya Munawir menyampaikan bahwa kehadiran PJS jangan dianggap sebagai pesaing bagi organsiasi profesi sejenis. Namun lebih dari itu Munawir mengharapkan agar kehadiran PJS akan menerbitkan warna di daerah ini untuk mewujudkan visi PJS menjadikan Pengurus dan anggota menjadi jurnalis kompeten.

"Visi PJS harus kita wujudkan di daerah ini untuk berupaya menjadikan wartawan kompeten yang juga merupakan program dewan pers melalui lembaga uji UKW, apalagi Ketum kita ini penguji UKW di UPN veteran Yogyakarta," kata Munawir.

Harapan yang sama juga disampikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian provinsi Malut Iksan Arsyad dimana kompetensi wartawan menjadi harapan para pekerja pers di Maluku Utara.

"Ini tentu harapan bersama kita semua agar banyak lahir wartawan kompeten di daerah ini," tegas Iksan dalam sambutannya.

Sementara itu Kepala Biro Adminstrasi Pengda provinsi Malut, Rahwan Kasuamba mengharapkan agar PJS yang di kukuhkan hari ini akan mempu memberikan nilai tambah atas penyampaian program pemerintah daerah ke masyarakat.

"Wartawan merupakan ujung tombak pemberi informasi positif ke publik. Sebagai mitra pemerintah, PJS diharapkan mampu mewujudkan pilar demokrasi ke 4 di tanah air," ungkap Rahwan.

Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dalam pengarahannya yabg didampingi Ketua DPP PJS Rahman Mustapa kepada Pengurus DPD PJS Malut menegaskan jika PJS merupakan organisasi profesi jurnalis yang memiliki kepentingan untuk menjadikan wartawan kompeten yang bisa disejajarkan dengan wartawan kompeten lainnya sehingga tidak lagi dianggap sebagai wartawan Bodrex atau wartawan Abal-abal. 

"Jangan ada lagi diskriminasi terhadap pekerja pers di tanah air. PJS siap melucuti stempel wartawan Bodrex dan wartawan Abal-abal yang selama ini diberikan kepada mereka yang belum berkesempatan ikut UKW. Inilah yang menjadi program utama PJS dibidang pendidikan dan pelatihan," tegas Mahmud yang sukses menghantarkan organisasi perusahan pers JMSI menjadi konstituen Dewan Pers.

Dirinya pun memberikan apresiasi terhadap pemahaman Pengurus dan anggota PJS Malut terhadap kehadiran organsiasi profesi seperti PJS. 

"Saya senang Pengurus dan anggota memahami benar perbedaan antara organisasi perusahan pers dan organsiasi profesi wartawan. Sikap pengurus inilah yang kemudian mendapat jempol dua jari Ketum PJS.

"Saya bangga atas pemahaman dan konsistensi teman-teman yang mampu menangkal segala pemikiran sesat terhadap kehadiran PJS. Kedewasaan menganalisa dari Pengurus DPD PJS terkait perbedaan organisasi profesi dan organsiasi perusahan pers yang akhirnya mementahkan segala pressure dari orang-orang yang tidak suka atas kehadiran PJS," ungkap Mahmud dalam sambutannya yang disambut dengan tepuk tangan. 

Kehadiran PJS kini sudah 23 provinsi setelah calon Pengurus DPD PJS Sulawesi Tengah berkomitmen mendirikan PJS.

"Bagaikan bola salju, kehadiran PJS disetiap daerah berkembang cepat sehingga target konsolidasi PJS di 30 provinsi segera terwujud hingga akhir tahun ini," ungkap Mahmud mengakhiri sambutannya sambil menyerahkan SK Pengurus DPD PJS Maluku Utara. (Ril)

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batam Kota

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batam Kota

By admin On Juni 27, 2022

Marlin Saat Buka Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, di Aula SMA Negeri 3 Batam, Batam, Kamis (23/6).

Marlin Ajak Warga Bangun Kepedulian Capai Generasi Cerdas

BATAM (KANALDAERAH.COM) -  Ketua TP PKK Kota Batam mengajak masyarakat membangun kepedulian untuk mewujudkan generasi cerdas, aktif dan produktif dari daerah ini. Salah satu kepedulian itu adalah dengan memberikan edukasi pentingnya menjaga asupan makanan bergizi untuk mencegah generasi stunting. 

"Stunting jangan dianggap sepele. Memang tak terasa, tahu-tahu ada bagian dari keluarga kita yang mengalami gangguan pertumbuhan. Karena itu mari peduli," kata Marlin di saat membuka Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, di Aula SMA Negeri 3 Batam, Batam, Kamis (23/6).

Sosialisasi ini mengusung tema Cegah Stunting, Ciptakan Generasi Cerdas, Aktif dan Produktif. Tampak hadir pada sosialisasi itu Camat Batam Kota Nova Harmadyatuti. Hadir juga tokoh masyarakat Belian Ustaz Salman, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 dan berbagai komponen masyarakat Kelurahan Belian.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kepri, Marlin memang mengajak semua berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting. Saat ini, Kepri masih terbaik keempat setelah Bali, DKI Jakarta dan Yogyakarta. Dengan kerja bersama dan kepedulian semua, angka stunting di Kepri diyakini akan terus menurun sesuai target pemerintah.

Marlin mengajak semuanya peduli, karena setiap saat akan terus lahir generasi baru dari Kepri. Mungkin bukan pada kaum ibu yang sudah berumur, tetapi mereka punya anak, ponakan, kerabat, tetangga yang akan menikah, dan punya anak. 

"Edukasi dan sosialisasi dari kaum perempuan paling cepat sampai. Karena mereka hamil, melahirkan dan menyusui," kata Ketua Pikori BP Batam ini.

Menurut Marlin, anak adalah harta yang nyata bagi sebuah keluarga. Ibulah madrasah pertama yang membentuk anak-anak itu menjadi generasi yang hebat.

"Tantangan semakin besar dengan kemajuan teknologi dan informasi. Tapi Ibu berperan dalam mendidik mereka menjadi berkarakter dan berakhlak mulia," kata Marlin. (Rls)

Rektor Universitas Batam Chablullah Wibisono: Ayo Dukung Pemerintah Untuk Pembangunan Batam

Rektor Universitas Batam Chablullah Wibisono: Ayo Dukung Pemerintah Untuk Pembangunan Batam

By admin On Juni 20, 2022

Rektor Universitas Batam, Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono 

KANALDAERAH.COM, BATAM - Menanggapi adanya pernyataan tidak tepat yang kemudian beredar luas, berkaitan dengan keabsahan kewenangan Kepala BP Batam sebagai Ex-officio sejak 15 Maret 2021.

Kepada wartawan, pada Minggu (19/6/2022) di Batam Center, Rektor Universitas Batam Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono menyatakan amat menyayangkan pernyataan tersebut.

Sebagai akademisi, tentu tidak boleh menyatakan sesuatu bila tidak didasari dengan Keputusan Hukum yang sah dari Lembaga Negara yang berwenang. Segala pernyataan yang menyangsikan keabsahan suatu jabatan yang sah secara hukum, harus merupakan Keputusan Lembaga Negara bukan pernyataan perseorangan. 

"Tentunya harus keputusan Lembaga bukan pernyataan perseorangan, mengingat BP Batam adalah Lembaga Negara yang didasarkan atas Keputusan Hukum yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019," kata Profesor Chablullah Wibisono yang juga merupakan Rektor Universitas Batam ini.

Konkritnya, melalui konstruksi norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 2A PP Nomor 62 Tahun 2019 dimaksud,  telah dinyatakan secara tegas bahwa Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam. 

Ia menambahkan, yang semestinya menjadi perhatian saat ini, BP Batam sedang membangun ekonomi Batam yakni memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Laut, Bandara, KEK Rumah Sakit, infrastruktur, Pariwisata, dan lain sebagainya.

"Pemerintah Kota Batam ini perlu kita dukung bersama untuk pemulihan Ekonomi pasca Covid-19," tuturnya. (RO1)

Kepada Menteri ATR/BPN, FKMTI Berharap Basmi Mafia Lahan

Kepada Menteri ATR/BPN, FKMTI Berharap Basmi Mafia Lahan

By admin On Juni 18, 2022

Budiardjo dan Joni Pakun

KANALDAERAH.COM, JAKARTA - Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo mengomentari perombakan posisi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang kini digantikan oleh Hadi Tjahjanto.

Ia merespons positif reshuffle tersebut dan berharap Hadi bisa memberantas mafia tanah dan orang penyokong di belakangnya.

Selain itu, Budiardjo juga membeberkan, ada aktor beking mafia tanah yang datang memberikan selamat pada saat acara serah terima jabatan (Sertijab) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

"Apakah ini drama dari reshuffle, kita lihat saja 3 bulan kedepan. Apabila dalam waktu 3 bulan kedepan, 10 laporan kami ditanggapi mungkin ada perbaikan, kalau tidak ya sama saja," ucap Ketua FKMTI, saat wawancara bersama MNC Trijaya, Sabtu (18/6/2022).

Ia berharap Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) bisa beraudiensi dengan Menteri Hadi Tjahjanto.

"Pandangan positif kami (FKMTI), begitu Menteri ATR/BPN yang lama diberhentikan, mungkin tidak melaksanakan perintah Presiden memberantas mafia tanah beserta bekingnya," sebut Budiardjo.

Budiardjo mengklaim pihaknya telah memberikan data kepada ATR/BPN, tetapi hingga detik ini belum ada beking mafia tanah tertangkap.

"Kami dengan tegas mengatakan bahwa perampasan tanah ini dilegalisasi negara," ketusnya.

Lebih jauh Budiardjo menjelaskan, dari data yang ada di FKMTI beking mafia tanah itu adalah oligarki.

"Dibuka data dan adu data alas hak kepemilikan, kami bisa tunjuk hidung siapa saja oknum aparat dan oknum BPN yang mendukung mafia tanah ini," tegasnya. (Tim/redaksi)

Terobosan Baru, Dinas PMP2TSP Asahan Gelar Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan

Terobosan Baru, Dinas PMP2TSP Asahan Gelar Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan

By admin On Juni 15, 2022

Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bertempat di Hotel Antariksa Kisaran, Selasa (14/6/2022).

KANALADAERAH.COM, KISARAN - Dalam rangka meningkatkan investasi, kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses perizinan serta memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro dan kecil menengah, Pemerintah Indonesia melakukan terobosan dengan mengesahkan Omnibus Law yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Hal itu disampaikan Bupati Asahan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muhilli Lubis ketika membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bertempat di Hotel Antariksa Kisaran, Selasa (14/6/2022).

Dikatakannya, tujuan dari pengesahan Undang-undang Omnibus Law itu salah satunya adalah untuk mendorong kemudahan berusaha dengan sistem perijinan yang sederhana. Dengan adanya Undang-undang tersebut penyelenggaraan perizinan berusaha mengalami perubahan total. 

Penyelenggaraan perizinan berusaha, kata Muhilli, sudah tidak lagi berbasis izin. Namun berbasis risiko dan semuanya diproses melalui aplikasi perizinan terintegritas secara elektronik yang kita kenal dengan istilah OSS - RBA ( Online Singel Submission Risk Base Approach). Dimana dalam aplikasi tersebut telah ditanamkan Smart Engine yang akan memetakan jenis perizinan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Asahan H. Darwin Idris Nasution SH, MAP dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari bimbingan teknis / sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai ketentuan perizinan berusaha sebagai dampak dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Adapun perizinan berusaha tersebut menurut ketentuan Undang-undang tersebut di kelompokkan menjadi perizinan berusaha dengan risiko rendah cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusah ( NIB) sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahan (TDP).

Kemudian perizinan berusaha dengan risiko menengah rendah harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standart (SS). Sedangkan perizinan berusaha dengan risiko menengah tinggi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Sertifikat Standart terverifikasi, dan perizinan berusaha dengan risiko tinggi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin. (ibs) 

Editor: Leo

BP Batam Paparkan Keunggulan Batam dalam FGD Peluang Investasi di KEK Indonesia

BP Batam Paparkan Keunggulan Batam dalam FGD Peluang Investasi di KEK Indonesia

By admin On September 04, 2020

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memaparkan keunggulan Batam dalam sebuah forum discussion group (FGD) tentang Peluang Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di R Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat (4/9/2020).

FGD dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Wahyu Utomo.

Wahyu Utomo mengatakan FGD ini penting dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia dan Free Trade Zone (FTZ).

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, yang juga merupakan Sekretaris Dewan Nasional KEK menjadi narasumber dalam FGD tersebut didampingi oleh Kepala Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis BP Batam, Irfan Syakir Widyasa.

Enoh Suharto Pranoto dalam kesempatan tersebut mengemukakan, Pemerintah akan terus memfasilitasi investor yang ada, termasuk menyelesaikan berbagai kendala dalam menjalankan operasinya, di antaranya memangkas birokrasi yang panjang.

Enoh Suharto Pranoto, pada forum ini, juga menyosialisasikan pengembangam sektor jasa pendidikan tinggi dan jasa kesehatan. “Roadmapnya sedang disusun BP Batam tahun ini,” kata Enoh.

“Ini sangat positif sekali untuk Batam ke depan dan akan memberikan kontribusi untuk PDRB. Memberikan peluang kenagakerjaan. Dan dukungan vokasi industri. Sekaligus mengurangi uang yang terbang ke luar negeri dengan banyaknya WNI berobat ke luar dan juga mencari pendidikan tinggi di luar negeri,” kata Enoh.

Enoh Suharto, menambahkan, BP Batam terus berupaya meningkatkan sektor-sektor strategis baru agar ekonomi Batam lebih kuat dan bervariasi dan lebih banyak pilihan sektor bagi investor untuk berinvestasi.

Kepala Bidang Analisa Ekonomi Makro dan Sektor Strategis BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan, BP Batam juga memaparkan tentang fasilitas investasi di FTZ Batam.

Dikatakan Irfan, adapun peluang Investasi di Batam, Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai yang dilalui lebih dari 60.000 kapal setiap tahunnya.

Dengan status Free Trade Zone (FTZ) akan sangat menguntungkan investor yang orientasinya ekspor. Ditambah dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta besarnya dukungan ekosistem untuk pengembangan industri atau sektor strategis baru di Batam.

“Contohnya dukungan keberadaan perusahaan teknologi tinggi di Batam. Secara klasifikasi OECD 17% perusahaan yang beroperasi di Batam masuk kategori high tech. Contoh lain, yaitu dukungan human resource di Batam. Human Development Index Batam di atas rata-rata nasional,” kata Irfan.

“Selain itu, tersedianya pilihan lokasi investasi yang beragam. Masih tersedia 330 hektar lebih lokasi di 24 Kawasasan Industri di Batam,” tambah Irfan.

“Dengan Pengembangan KEK di Pulau Batam, seperti MRO Batam Aero Teknik dan KEK Digital di Nongsa Digital Park, juga akan semakin memperkuat Batam sebagai kawasan investasi,” kata Irfan.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan business matching. Ada pengusaha anggota AMCHAM (American Chamber), yang hadir, menanyakan lokasi yang paling cocok untuk pabrik furniture yang dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga kerja, di mana hal ini langsung ditindaklanjuti oleh kawasan industri yang siap. Selain itu terdapat juga ketertarikan dari anggota AMCHAM mengenai pengembangan sektor medis dan world class university.

Selain dari BP Batam, pembicara inti adalah Wakil Ketua III Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso, dengan tema Fasilitas dan Kemudahan KEK, dan Managing Director, America Chamber Of Commerce, A Lin Meumann, dengan tema Potensi Investasi Bisnis Amerika di KEK.

FGD juga dihadiri Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Gusti Putu Suryawirawan, bersama jajaran Dewan Nasional KEK, perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BP Batam, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Asosiasi/Perusahaan, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. Sumber|dok.|bpbatam