Relawan HMR-AURA Sagulung Sesalkan Aksi Pengerusakan Baliho Rudi-Rafiq

Relawan HMR-AURA Sagulung Sesalkan Aksi Pengerusakan Baliho Rudi-Rafiq

By admin On September 19, 2024

Tim Relawan HMR-AURA Kecamatan Sagulung. (Dok.ES)

KANALDAERAH.COM - BATAM | Pengerusakan Baliho pasangan calon Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri, H Muhammad Rudi dan H Aunur Rafiq di Kota Batam merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak beretika. 

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Relawan HMR-AURA Kecamatan Sagulung, Eka Suharna pada Kamis 19 September 2024 dibilangan Sagulung.

"Atas nama Tim Relawan HMR-AURA Sagulung, kami mengecam dan mengutuk perbuatan aksi pengerusakan Baliho paslon Rudi-Rafiq," ujar Eka kepada media ini.

Ia juga menyayangkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Aksi pengerusakan yang dilakukan sejumlah oknum tidaklah berkaitan dengan tuntutan unjuk rasa atas krisis suplai air bersih di wilayah Perumahan Putra Jaya, Tanjunguncang.

"Kami sangat menyesalkan pengerusakan baliho tersebut. Ini perbuatan yang tidak terpuji, saya berharap nantinya orang yang sengaja merusak baliho tersebut akan di proses hukum," katanya.

Perusakan baliho Paslon HMR Ber AURA. (Dok. Warga) 

Vidio aksi pengerusakan Baliho paslon Rudi-Rafiq tersebut sudah beredar luas di media sosial.

"Seharusnya pengerusakan Baliho tidak terjadi dalam demo yang dilaksanakan warga," ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, Eka Suharna mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas dan kedamaian saat Pilkada. "Kita semua menginginkan pilkada damai dan aman di kota Batam ini," tuturnya. (Gpk)

Ketua DPRD Batam Ajak RT/RW Bersinergi Membangun dan Sukseskan Pemilu

Ketua DPRD Batam Ajak RT/RW Bersinergi Membangun dan Sukseskan Pemilu

By admin On Desember 14, 2023

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH MH. (F/Ist)

KANALDAERAH.COM | Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto ikut berbaur dengan kalangan RT dan RW yang hadir di ballrom Hotel AP Premier, Sungai Jodoh, Batam, Senin (11/12/2023) malam. Para RT dan RW se-Kecamatan Batu Ampar itu hadir dalam rangka silaturrahmi dengan Pemerintah Kota Batam sekaligus menerima penyaluran insentif.

Beberapa Ketua RT dan RW yang diberi kesempatan menyampaikan pidato di atas panggung, mengapresiasi kinerja Pemko Batam. Diantaranya terkait pembangunan jalan. Mereka juga berharap penyelesaian persoalan legalitas lahan pemukiman yang ditempati seperti di kawasan Tanjung Sengkuang, Melchem, dan Batu Merah.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menjelaskan bahwa pembangunan untuk masyarakat menjadi prioritas bersama. Menurutnya, Pemerintahan Kota Batam yang terdiri dari lembaga eksekutif yang dipimpin Walikota dan lembaga legislatif DPRD selalu bersinergi dan bersatu untuk kepentingan pembangunan.

"Jika usulan pembangunan dari eksekutif itu untuk kepentingan masyarakat, kami di DPRD dengan segera membahas dan menyepakatinya. Meskipun di DPRD itu beraneka warna partai politik namun kita selalu bersatu untuk pembangunan Kota Batam tercinta ini. Kita selalu prioritaskan segera, bahkan speed-nya mungkin 80 kilometer per jam," papar Nuryanto disambut tepukan yang hadir.

Dia juga bersyukur, dengan kebersamaan dan sinergi tersebut, program pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Dia mengimbau para RT dan RW terus bersatu mendukung pembangunan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sinergi dan kolaborasi adalah kekuatan kita membangun. Untuk tahun 2024 RPJMD kita sudah jelas, tinggal siapa yang akan meneruskan," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Nuryanto juga berpesan agar Ketua RT dan RW bekerja sesuai aturan. Terlebih di tahun politik ini dimana sesuai Permendagri Nomor 18 tahun 2018, tidak boleh terlibat politik praktis.

"Yang terpenting gunakan hak suara, pilih sesuai dengan hati nurani. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan aman dan damai," ajak Nuryanto.

Kegiatan silaturahmi ini selain dihadiri Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina, juga hadir sejumlah anggota DPRD Kota Batam. Diantaranya; Asnawati Atiq dan Rubina Situmorang. (Rdk/hms)

DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi BP Batam, Pelajari Tata Kelola Limbah

DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi BP Batam, Pelajari Tata Kelola Limbah

By admin On April 06, 2023

BP Batam Menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/4). Foto.BP Batam

KANALDAERAH.COM - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada Rabu (5/4/2023). 

Kunjungan ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut tata kelola limbah di Kota Batam.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail memimpin rombongan sebanyak 17 orang, dan disambut langsung oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dan GM Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana di Marketing Center BP Batam. 

Dalam kesempatan pertama, secara gamblang Ismail menyampaikan kondisi tata kelola limbah di Provinsi DKI Jakarta yang memasuki fase pembenahan, pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Pengelolaan Air Limbah (PAL) adalah salah satu sektor yang digesa pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimalisasi pembangunan jaringan maupun instalasinya.

Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan utilitas bawah tanah, Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan proses pembangunan baik di atas permukaan maupun di bawah tanah dapat terlaksana dengan baik.

Ismail juga menambahkan, selama 2 tahun terakhir pengelolaan limbah B3 Provinsi DKI Jakarta ditangani oleh swasta. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengambil alih dan mempelajari konsep pengelolaan lingkungan di Batam.

“Kami memilih Batam karena kami yakin Batam memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan limbah, mengingat banyaknya kawasan industri yang menghasilkan limbah B3. Kami juga menilai pengelolaan limbah Batam sudah sangat optimal,” ujar Ismail.

“Dan dari pemaparan BP Batam, kami tertarik untuk mengesksplor lebih lanjut dari aspek ekonominya, dan harapannya kami bisa mensinergikan dan akselerasi pembangunan yang sama,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan menyampaikan apresiasinya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan harus berperan aktif dalam memastikan limbah yang dihasilkan di kawasan industri dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

BP Batam telah menerapkan standar internasional dalam pengelolaan limbah, seperti ISO 14001 dan OHSAS 18001, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dilakukan dengan cara yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, BP Batam juga memiliki sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi untuk memonitor kualitas air di kawasan Batam. Dengan pemantauan ini, BP Batam dapat mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari limbah industri dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut.

Binsar juga menjelaskan secara detail strategi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah baik limbah domestik maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyediaan air baku, serta penanganan lingkungan lainnya dengan target Batam akan semakin maju dengan lingkungan yang tertata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Dengan komitmen dan inovasi BP Batam dalam tata kelola limbah, pengelolaan limbah di Kota Batam dapat dilakukan dengan baik dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Binsar

“Kami dengan tangan terbuka menyambut rekan-rekan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk bersinergi pada sektor tata kelola limbah,” lanjutnya.

Setelah pertemuan ini, diagendakan kunjungan lapangan ke fasilitas Kawasan Pengelolaan Limbah BP Batam, pada Kamis (6/4/2023) mendatang. (BP)

DPC PJS Beltim Dilantik, Ini Penegasan Ketum dan Bupati

DPC PJS Beltim Dilantik, Ini Penegasan Ketum dan Bupati

By admin On Maret 23, 2023

Suasana pelantikan DPC PJS Belitung Timur pada Selasa, (22/03/2023).

KANALDAERAH.COM - Ketua Umum Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Mahmud Marhaba melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengurus Cabang PJS Kabupaten Belitung Timur yang dibawah kepemimpinan Irwansyah sebagai Ketua DPC periode 2023-2028. 

Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Zahari MZ Komplek Perkantoran Pemerintah Terpadu, Rabu (22/03/24), ini disaksikan oleh Bupati Beltim Burhanudin, Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, Wakapolres Beltim Kompol Poltak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo, Ketua DPD PJS Rikky Fermana serta undangan.

Pelantikan ditandai dengan pengucapan Janji Setia PJS yang dilanjutkan dengan penyerahan Pataka PJS dari Ketua DPD PJS Provinsi Babel kepada Ketua PJS Kabupaten Beltim Irwansyah.

Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba dalam sambutannya mengatakan kehadiran PJS mampu menciptakan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah. Disamping itu, wartawan yang berada di bawah organisasi PJS harus paham dengan fungsi dan mampu menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

“Kalau anggota PJS diprotes orang karena pemberitaan yang sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik, saya siap pasang badan. Namun kalau dia bermasalah pribadinya karena melakukan pemerasan, narkoba atau tindak pidana lainnya saya angkat tangan,” tegas Mahmud. 

Untuk itu dalam waktu dekat DPC PJS Kabupaten Beltim diharapkan dapat menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi ditengah-tengah sesame pekerja pers dengan label sebagai wartawan bodrex dan wartawan abal-abal. 

“Uji Kompetesi itu harga mati wajib wajib diikuti oleh semua anggota PJS. Bahkan wartawan yang selama ini sulit ikut wartawan, InsyaAllah dengan PJS bisa bersama-sama ikut. Ini maksudnya agar ada kesetaraan diantara sesame wartawan,” tegas Mahmud yang juga merupakan penguji UKW dari Lembaga Penguji UPN Veteran Yogyakarta itu. 

Tak ketinggalan Rikky Fermana Ketua DPD PJS Babel, yang melantik DPC PJS Beltim, mengatakan dalam sesi seremonial acara tersebut, agar Irwansyah selaku Ketua DPC PJS Beltim, mengajak para pengurus, anggota dan pembina lainnya agar mengibarkan Pataka PJS di seluruh Pelosok Beltim, sebagai bagian tujuan PJS untuk mengajak serta masyarakat dalam ber-interaksi seputar informasi yang ada di Beltim secara Siber.

Sementara itu Bupati Beltim, Burhanudin berharap wartawan terutama di Kabupaten Beltim punya kompetensi dan profesional, bukan hanya sekedar menulis berita, namun ada hal yang dipertanggungjawabkan dari hasil tulisan tersebut. 

“Wartawan itu harus selalu mengkonfirmasi, jangan satu sisi saja. Terus juga harus hadir dalam liputan, jangan hanya sekedar merubah judul dan mengutip tulisan orang lain,” ujar Burhanudin.  

Untuk itu Bupati Beltim sangat menyambut baik rencana UKW untuk wartawan di Kabupaten Beltim. Bahkan Bupati Beltim akan membantu penganggaran untuk pelaksanaan UKW bagi para Wartawan diwilayahnya.

“Silahkan, wartawan khan punya organisasi ajukan lewat hibah. Nanti kita bantu sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aan sapaan akrab Burhanudin. *[Tim]

Komite Investigasi Negara RI Minta Kadisdik Kepri Dicopot

Komite Investigasi Negara RI Minta Kadisdik Kepri Dicopot

By admin On Maret 22, 2023

KANALDAERAH.COM - Komite Investigasi Negara (KIN) RI mendesak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad untuk segera mencopot kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung.

Hal itu dinyatakan oleh Rosano, Kepala Komite Investigasi Negara Daerah Republik Indonesia (Kakin RI) Kota Batam.

Ia menyebut, alasan pencopotan jabatan Kadisdik itu dikarenakan adanya upaya penjegalan kewenangan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina oleh Andi Agung. 

"Andi Agung telah merampas hak dari Wagub. Dalam hal ini, Ibu Marlin telah berupaya untuk membangun sekolah tingkat atas di Kota Batam, tapi Andi Agung malah mempersulit. Ini berbahaya, karena sekolah ini penting bagi keberlanjutan pembangunan manusia di Kepri," kata Rosano, Kamis 9 Maret 2023.

Selain itu, Rosano menyebut, larangan bagi Marlin Agustina untuk berkunjung ke sekolah-sekolah juga adalah bentuk pengkebirian dari tugas Wakil Gubernur. 

"Ini kan masalah juga, Wakil Gubernur tak boleh bertemu dengan anak-anak di sekolah. Tapi, Gubenur boleh bersafari ke sekolah-sekolah. Dan membawa orang-orang politik pula dalam kunjungan itu. Ini Andi Agung yang harus bertanggung jawab dengan segala polemik ini," ujar dia lagi. 

Rosano kemudian mengulas lagi soal turnamen futsal yang diselenggarakan oleh BP Batam yang sedianya berlangsung beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, turnamen futsal itu gagal digelar, lantaran sejumlah sekolah tingkat atas yang telah mendaftar sebagai peserta tiba-tiba mendapat larangan dari Disdik Kepri. 

"Hasil investigasi KIN, sejumlah sekolah mendapat surat larangan dari Dinas Pendidikan Kepri. Ini Andi Agung telah mengangkangi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945," tegas Rosano. 

Oleh karena itu, Rosano sekali menegaskan, Gubernur Ansar Ahmad harus mencopot Andi Agung sesegera mungkin. 

"Karena dari beberapa alasan tadi, saya minta Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk segera mencopot Andi Agung dari jabatannya. Kalau Ansar tidak mendengarkan desakan ini, kami akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan Ansar Ahmad dari Gubernur Kepri," tutup Rosano.

Untuk diketahui, polemik ini menyeruak di publik setelah Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina curhat saat membuka sembako murah di Komplek Aku Tahu, Kecamatan Batam Kota, pada Rabu (8/3/2023). 

Marlin Agustina mengaku sangat sedih dan kecewa terhadap Kadisdik Kepri Andi Agung. 

"Saya ini Bunda se-Kota Batam, saya ingin memberikan edukasi ke anak-anak kita tingkat SMA/SMK se-derajat. Alhamdulillah niat saya itu dijegal oleh Kadisdik. Saya mendengar ada sanksi pemindahan, apabila ada satuan pendidikan yang menerima kunjungan saya ke sekolah mereka," ujar Marlin Agustina. 

Walau begitu, Marlin mengaku akan tetap bersabar dalam menghadapi cobaan selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri. (Rel)

Marlin Sebut Sejak Dini, Siapkan SDM Unggul dengan Penguatan Akhlak

Marlin Sebut Sejak Dini, Siapkan SDM Unggul dengan Penguatan Akhlak

By admin On Juni 15, 2022

Ketua TP PKK Kota Batam Hj Marlin Agustina Rudi Saat Menghadiri Pembukaan Pembinaan Akhlak Kecamatan Batam Kota.(Foto, ist)

Bunda Marlin Buka Pembinaan Akhlak Mulai Kecamatan Batam Kota

KANALADAERAH.COM, BATAM - Ketua TP PKK Kota Batam Hj Marlin Agustina Rudi mengajak ibu-ibu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan akhlak. Sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, para ibu bisa membekali mereka dengan pendidikan karakter.

"Tentu kita ingin anak-anak kita tumbuh hebat dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, penguasaan teknologi yang juga semakin maju, yang kita bekali dengan pendidikan akhlak," kata Marlin, di Masjid Baitul Amal, Perumahan Marchelia, Taman Baloi, Kota Batam, Selasa (14/6).

Kegiatan di Masjid Baitul Amal ini merupakan rangkaian Pembinaan Akhlak Mulia Tim Penggerak PKK Kota Batam. Kali ini, tema pembinaan akhlak mulia adalah Keutamaan dan Tata Cara Shalat Dhuha.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau ini banyak berkisah tentang pembangunan sumber daya manusia. Terlebih di akhir pekan kemarin, Wagub Marlin hadir di pelepasan anak-anak sekolah di sebuah SD dan SMP. 

Dengan pembangunan Batam yang terus melaju, Ketua GOW Kota Batam ini pun mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menyiapkan SDM. SDM yang siap mengisi pembangunan negeri ini dan membawanya semakin maju dan sejahtera.

Pembinaan akhlak mulai ini, menjadi agenda rutin TP PKK Kota Batam. Mereka berkunjung dari satu masjid ke masjid lainnya yang berbeda tiap kecamatan. Sehingha program ini bisa menyentuh lebih banyak masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua PIKORI BP Batam ini kembali menyampaikan pentingnya untuk terus berbuat baik dan selalu memaafkan. Karena, dengan memaafkan, hati akan lega untuk melanjutkan dan melangkah ke hari berikutnya.

"Teruslah berpikir dan berbuat baik," kata Marlin.

Tanpak hadir pada pembinaan akhlak mulia itu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam Umiyati dan Camat Batam Kota Novi Harmadyastuti, Ketua Majelis Taklim Shofwatunnisa Perumahan Marchelia Asmawati. (Lo)

Diskominfo Batam

Rombongan Korban Perampasan Tanah di Prabumulih Temui Pimpinan DPD RI

Rombongan Korban Perampasan Tanah di Prabumulih Temui Pimpinan DPD RI

By admin On Juni 14, 2022

Ketua DPD RI Saat Menerima Rombongan FKMTI di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2022). 

KANALDAERAH.COM, Prabumulih - Seorang anggota Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengamuk dan menangis saat menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan DPD RI. Erwin Nasution meluapkan emosi saat berdialog dengan Ketua DPD RI di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2022). 

"Tanah kami sudah sertifikat. Tanah itu sudah berapa kali kami agunkan di Bank. Saat pembangunan tol dalam kota kami dibayar, tapi saat proses pembayaran ganti rugi tol Becakayu, baru ada yang mempermasalahkan kepemilikan tanah kami dengan bukti eigendom yang lokasinya berbeda dengan tanah kam," ucap Erwin dengan nada kekesalannya.

Saat itu juga Ketua FKMTI SK Budiardjo, menjelaskan banyak kasus serupa yang dialami oleh anggota FKMTI. Budi mencontohkan, tanah SHM milik puluhan warga Prabumulih juga digugat mafia tanah hanya dengan bukti selembar kertas saat menjelang proses ganti rugi tanah untuk jalan tol Sumatera. Menurut Budi, hampir 90 persen korban perampasan tanah yang mengadu ke FKMTI sudah memiliki sertifikat.

"Banyaknya kasus perampasan tanah yang makin masif terjadi di seluruh Indonesia menunjukkan perintah Presiden Jokowi berantas mafia tanah berserta bekingnya gagal. Sampai saat ini, tidak ada mafia dan bekingnya yang ditangkap, malah korban tambah banyak," ungkapnya dilansir situs simakkepricom.

Karena itu Budi meminta DPD RI turut mendesak Presiden agar segera membuat PERPU Pemberantasan Mafia Tanah. Penyelesaian kasus perampasan tanah harus dengan adu data alas hak kepemilikan tanah secara terbuka dengan melibatkan pihak universitas.

"Kita semua tahu, kalo proses penyelesaian di ruang tertutup, mafia tanah selalu menang dengan uang. Terbitkan PERPU, para korban siap adu data secara terbuka, harus melibatkan Universitas di Seluruh Indonesia," tandasnya.

Perwakilan korban tanah dari seluruh Indonesia tersebut menemui Ketua DPD RI LA Nyalla Mattaliti dan Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainuddin. 

Korban perampasan tanah dari Jakarta diwakili oleh Erwin Nasution (Jakarta Timur), SK Budiardjo(Jakarta Barat), Sutarman Rusli (Serpong Tangsel ) ,Tirta Hartanto (Tangerang Banten), Prof Ing Mokoginta (Kotamobagu, Sulut) Tri Mahfudz (Balikpapan, Kaltim), Jonni Pakkun,Edi Yusuf, Sarudin, Dahrial (Prabumulih, Sumsel). (rdk)